Kuota 30% Perempuan di Legislatif: Curhat Post-Feminist

Apa sih yang diinginkan feminis?

Jawaban paling umum: perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang politik, sosial, seksual, intelektual, dan ekonomi. (wiki input:p)

Mari membahas lebih spesifik. Gerakan feminis tidak selalu sama di setiap zaman dan tempat. Bahkan sampai saat ini kaum feminis masih terpecah soal apa itu "kesetaraan gender".

Menurut kronologis, ada first wafe, second wave, dan third wave feminism. First wave dimulai pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, yang memperjuangkan hak-hak kepemilikan (ekonomi) dan hak suara (politik) bagi wanita. Second wave dimulai pada tahun 1960-an hingga 1980, merupakan perjuangan untuk menghapus diskriminasi dan mengusung kesetaraan. Third wave pada tahun 1990-an, berusaha untuk menutupi kekurangan gerakan second wave yang kurang memahami variasi masalah gender pada setiap ras dan negara.

Ada lagi post-feminism. Kelompok ini percaya bahwa second-wave feminist sudah mencapai apa yang diinginkannya, yaitu kesetaraan kesempatan dan menghapuskan diskriminasi.

Itu sebabnya, beberapa teman laki-laki saya menganggap bahwa "feminism is so old-school".

Bukannya mereka anti-feminis, mereka bahkan sangat liberal dan punya istri wanita karir. Saya yakin, seperti post-feminist, mereka beranggapan bahwa perempuan sudah diperlakukan cukup layak dalam berbagai kesempatan saat ini, sehingga perjuangan anti-diskriminasi sudah tidak relevan lagi.*

Tidak semua berpikir begitu, ternyata. Salah satu gerakan berbau feminis dan anti-diskriminasi menjelang pemilu yaitu tuntutan pada parpol untuk memenuhi kuota 30% calon dan anggota legislatif perempuan. Ada lagi protes terhadap keputusan MK tentang kemenangan caleg berdasarkan suara terbanyak. Hal ini tentu menghambat terlaksananya affirmative action macam kuota 30% ini.

Masalah kesetaraan gender dan diskriminasi ini membuat saya selalu berada di grey area. Pasalnya, kenapa pula laki-laki dan perempuan harus dibedakan? Sama-sama bisa makan, tidur, bernapas, mikir, belajar, beradaptasi, dan bisa jadi politisi. Tapi pada kasus tertentu memang perlu perlakuan beda, seperti pada foto di atas, feel-nya akan beda kalau modelnya adalah cowok. Maka muncullah pendapat bahwa laki-laki dan perempuan punya pembagian tugas yang berbeda (bukan kodrat loh, tapi pembagian tugas), agar bisa saling melengkapi. Bahasan menarik tentang pembagian tugas laki-laki dan perempuan ini saya baca di blog teman. Laki-laki menyetir, perempuan menavigasi. Loh, kan sekarang ada GPS? Seseorang bisa menyetir dan navigasi sekaligus. Waduh, diskusi pembagian tugas ini gak akan kelar sampai akhir jaman. Lain kali akan saya bahas.

Mari kita runut lagi. Kuota 30% perempuan di legislatif sebagai bentuk affirmative action, dengan tujuan menyeimbangkan jumlah perempuan di parlemen, untuk mengakomodasi kepentingan perempuan, agar distribusi kesejahteraan akan lebih adil untuk perempuan, yang jumlahnya mencapai 68% dalam kategori miskin.

Kuota 30% yang belum terpenuhi dinilai karena parpol (dan pemilih) masih diskriminatif dan pengaruh budaya patriarki. Saya jadi penasaran, apakah dulu universitas juga mematok kuota sekian persen untuk menyeimbangkan jumlah perempuan dan laki-laki? Toh sekarang jumlah mahasiswi bisa lebih banyak daripada mahasiswa, bahkan hingga jenjang S3. Terbukti diskriminasi tidak laku. "Tapi itu kan baru universitas, bukan parlemen?" Well, kita tidak tahu apa yang akan dikerjakan mahasiswi-mahasiswi ini nanti; dosen, wartawan, pengacara, aktivis, manajer, banker, presiden direktur, gubernur, atau menteri? Never underestimate what a university can do to people.

Lagipula, saya agak merasa terhina bahwa undang-undang sampai perlu membuat kuota untuk keterwakilan perempuan. Kesannya perempuan adalah "makhluk khusus yang tidak bisa menolong diri sendiri". Banyak yang percaya bahwa perempuan sama mampunya dengan laki-laki untuk jadi politikus. Masalahnya adalah, ketika ada dua calon, laki-laki dan perempuan, yang sama kualitasnya, apakah gender berpengaruh terhadap pilihan masyarakat? Di sinilah diskriminasi harus dilawan, bukan asal mencalonkan atau memasukkan perempuan ke dalam parlemen.

Apabila perempuan tidak banyak atau tidak mau menjadi caleg, apakah itu berarti ada budaya diskriminasi atau pengaruh budaya patriarki? Saya sih menyarankan cari jawaban lain saja. Misalnya, cek kembali apakah legislatif itu pekerjaan yang menarik atau tidak. Bukankah lebih seru jadi presiden direktur perusahaan kosmetik raksasa atau pekerja NGO yang keliling dunia ketimbang jadi anggota di lembaga berkredibilitas terburuk di negara ini?

Lagian, kenapa bukan para aktivis yang demo itu saja mendaftar jadi caleg. Niscaya kuota 30% akan terpenuhi. Daripada demo dan membuat macet cet.

Lalu soal mengakomodasi kepentingan perempuan. Let's see, Condolizza Rice itu kebijakannya sangat maskulin, mendukung invasi Amerika ke Irak, tanpa peduli berapa wanita yang akan mati nantinya. Dan (tadinya) Hillary Clinton adalah salah satu pendukung kebijakan ini. Tapi coba lihat ke Bangladesh, Prof. Muhammad Yunus memberikan kredit mikro yang lebih ditargetkan pada kaum perempuan. Jadi, mari pertanyakan kembali apakah perempuan akan selalu properempuan atau laki-laki akan selalu mendiskriminasi perempuan.

Makanya, dari awal saya sudah malas kalau anggota parlemen atau penduduk miskin dihitung dari jumlah laki-laki vs perempuan. Saya yakin proporsi fifty-fifty akan segera terpenuhi apabila perempuan mulai menyadari kalau menjadi wakil rakyat itu penting, sama seperti pendidikan dan masuk universitas. Tapi sebelumnya, taraf hidup akan seimbang kalau setiap perempuan berjuang untuk diri masing-masing dan orang sekitarnya.

Pada dasarnya, saya bersyukur tidak hidup di zaman dulu di mana perempuan tidak punya hak pilih dan kepemilikan. Thanks to (early) feminists. But we don't need this quota. Women and men may be different, but not so in capability and opportunity, I believe. Perlakuan berbeda harusnya diberlakukan terhadap individu, bukan antara laki-laki dan perempuan.

*Harus diakui, perjuangan akan nasib perempuan seperti melawan KDRT masih perlu, walaupun, lagi-lagi, KDRT pun terjadi pada laki-laki, walaupun jumlahnya kecil.